cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
JURNAL KERTHA WICAKSANA
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Sebagai salah satu upaya meningkatkan budaya meneliti dan menulis di kalangan akademisi serta ptaktisi hukum, maka diawal tahun 2017 majalah Ilmu Hukum Kertha wicaksana Fakultas Hukum Universitas Warmadewa terbit dalam edisi Volume 21 Nomor l Januari Tahun 2017. Penerbitan Volume 21 Nomor 1 Januari 2017 kali ini menghadirkan 9 (sembilan) artikel dari berbagai kajian ilmu hukum. Diawali dengan tulisan I Made Minggu Widyantara yang mengkaji tentang Kesengajaan Dan Kealpaan (Suatu Tinjauan dari Sudut Perbandingan Hukum Pidana Indonesia Dengan Hukum Pidana Asing. Ni Komang Ratih Kumala Dewi mengulas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Pelaksanaan Hukuman Kebiri Terhadap Terpidana Kejahatan Seksual Pada Anak. I Made Agus Mahendra Iswara membahas tentang Ajaran Hindu Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi menguraikan tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia. Made Aripta Wibawa menjabarkan tentang Hukum Komunikasi Dalam Perspektif Hindu (Satyam Vada Dharma Cara). Penulis selanjutnya Ni Wayan Umi Matina dan I Made Arjaya memaparkan tentang Peranan Kurator Dalam Kepailitan Terhadap Nasabah Bank. I Nyoman Prabu Buana Rumiartha menguraikan tentang Era Masyarakat Ekonomi ASEAN Pada Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. I Wayan Wahyu Wira Udytama menjabarkan tentang Perbedaan Leasing Dengan Sewa Beli Dalam Konsep Hukum Keperdataan di Indonesia dan A.A Sagung Ngurah Indradewi memaparkan tentang Akibat Hukum Terhadap Jaminan Kredit yang Hilang Atau Rusak. Semoga artikel yang kami hadirkan dalam Volume/Edisi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca. Selamat membaca Dewan Penyunting
Arjuna Subject : -
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57" : 28 Documents clear
TANGGUNG JAWAB HUKM PERUSAHAAN (PERSEROAN TERBATAS) TERHADAP KESALAHAN KARYAWAN YANG MERUGIKAN KONSUMEN PRATIWI, NI LUH DEWI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdirinya suatu perusahaan, tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar karena akan ada masalah yang timbul dalam perusahaan. Masalah yang timbul tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal tetapi tidak jarang masalah bahkan timbul dari faktor internal. Contoh masalah yang timbul karena faktor internal yaitu masalah yang timbul dari karyawan perusahaan itu sendiri. Kesalahan karyawan dapat merugikan dua pihak, yang pertama adalah merugikan konsumen dan yang kedua merugikan perusahaan itu sendiri. Konsumen tentu saja akan merasa sangat dirugikan oleh perusahaan dan akan meminta pertanggung jawaban perusahaan berupa ganti rugi atas segala kerugian yang dideritanya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimanakah tanggung jawab hukum perusahaan (P.T) terhadap kesalahan karyawan yang dapat merugikan konsumen ? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa jika pihak perusahaan (P.T) tidak bersedia mengganti kerugian konsumen yang telah dirugikan ? Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui mengenai tanggungjawab perusahaan (PT) terhadap kesalahan karyawan yang merugikan konsumen dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa jika perusahaan (PT) tidak bersedia mengganti rugi terhadap konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesalahan karyawan yang merugikan konsumen yaitu berupa ganti kerugian kepada konsumen walaupun kesalahan tersebut dilakukan oleh karyawan perusahaan karena hal ini telah diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penyelesaian sengketa jika perusahaan tidak bersedia mengganti kerugian konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. Dalam hal menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen biasanya pelaku usaha lebih memilih jalur non litigasi yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ( BPSK ). Kata Kunci: Lembaga Paksa Badan, Direksi Perseroan Terbatas, Putusan Pailit
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2011 ELVIANA, EVA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administrative keimigrasian, dan penyidikan. Permasalahannya adalah: Apa saja factor penyebab pelanggaran izin tinggal terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? dan bagaimana penegakan hukum terhadap Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (overstay) ? Penegakan hukum yang digunakan berupa tindakan Hukum Pidana dan Tindakan hukum administrative dan factor penyababnya dengan sengaja tidak memperpanjang izin tinggal, menjalani proses hukum pidana, menjalani hukum pidana, tidak bisa di perpanjang karena alasan darurat (emergency). Metode penelitiannya adalah tipe penelitian normative. Pendekatan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum primer dan skunder. Pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca atau mempelajari buku-buku peraturan perundang-undangan serta literature lainnya. Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analistik. Hasil dan pembahasanya itu prosedur pengawasan orang asing pada dasarnya mencangkup pengawasan yang bersifat administrative yaitu termasuk didalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuknya orang asing diwilayah Indonesia. Kemudian pengawasan yang bersifat operasional, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi. Sanksi administrative adalah salah satu Tindakan Keimigrasian yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing diluar proses pradilan. Kata Kunci:Pelanggaran, IzinTinggal, PenegakanHukum
PROSEDUR DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT KENCANA, DEWA PUTU FAJAR
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah, menyebabkan manusia (masyarakat) berhak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut.Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme hukum tentang hal atas tanah, yaitu hak atas tanah yang berstatus hak barat yang diatur dalam KUH Perdata (BW), peralihannya dilakukan dihadapan Notaris.Dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Adat, peralihannya dilakukan dihadapan Kepala Desa / Lurah.Dengan berlakunya UUPA, dualisme hukum dalam pertanahan dihapuskan.Semua peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT.Namun, sampai sekarang belum semua orang mengetahui prosedur pemindahan hak atau peralihan hak khususnya mengenai prosedur jual beli tanah yang benar dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan masih mendasarkan pada ketentuan Hukum Adat. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana prosedur jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat? Dan bagaimanakah wewenang PPAT dalam proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui prosedur jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, serta untuk mengetahui wewenang PPAT dalam menyaksikan proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis kualitatif.Penelitian ini bersifat deskriptif.Sumber data primer dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sumber data sekunder dari buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya dan mengutip beberapa pendapat para sarjana.Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur jual beli hak milik atas tanah dilakukan setelah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak dengan Camat selaku PPAT selanjutnya Akte tersebut akan dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan sertipikat.Tugas dan Wewenang PPAT yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk pembuatan akta atas permintaan orang-orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPAT, Hak Milik Atas Tanah
PERALIHAN HAK ATAS TANAH SETELAH PERCERAIAN MELALUI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ARDANI, NI KETUT SARI
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. perceraian akan memberikan dampak yang besar tidak hanya bagi pasangan suami dan istri yang bercerai dengan berakhirnya hak dan kewajiban diantara suami istri tersebut. Dampak lain selain putusnya hak dan kewajiban antara suami istri, berdampak pula pada anak-anak hasil perkawinan dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan. Untuk pembagian harta bersama dengan membuat pengikatan perjanjian pembagian secara merata dan adil, dengan pengikatan jual beli dengan membeli kembali tentunya akan menimbulakn masalah bagi para pihak. Peralihan hak atas tanah, yang dilakukan dengan cara jual beli, pewarisan, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang. Dengan demikian berarti setiap peralihan hak milik atas tanah, yang dilakukan dalam bentuk jual beli, tukar menukar atau hibah harus dibuat di hadapan PPAT. Jual beli, tukar menukar atau hibah ini dalam konsepsi hukum adat adalah suatu perbuatan hukum yang bersifat terang dan tunai. agar peralihan hak atas tanah, dan khususnya hak milik atas tanah tersebut dapat terselenggara secara benar, maka seorang PPAT yang akan membuat peralihan hak atas tanah harus memastikan kebenaran mengenai hak atas tanah (hak milik) tersebut, dan mengenai kecakapan dan kewenangan bertindak dari mereka yang akan mengalihkan dan menerima pengalihan hak atas tanah tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penulisan hukum normativ, dengan pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, sehingga mendapatkan penyelesaian tentang isu hukum. Dari hasil penelitian tersebut dapat digambarkan fungsi perjanjian pengikatan jual beli dalam proses peralihan hak atas tanah setelah perceraian sebagai proses pendahuluan seelum pembuatan akta jual beli dan kekuatan hukum mengikat akta pengikatan jual beli dalam peralihan hak atas tanah setelah perceraian. Kata kunci : perceraian, peralihan hak, harta bersama.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK (ELECTRONIC CIGARETTE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOVALANG, I PUTU GELANG
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tobacco is a worldwide problem. The combustion of a tobacco cigarette not only harming the user but also the surroundings, called the second-hard smoker. Study showed that the exhaled cigarette smoke contain 4-6 times nicotine than those inhaled by the user. Electronic cigarette or e-cigarette is a battery-driven inhalers that delivers nicotine that termed by WHO as electronic nicotine delivery system. E-cigarette is used as a regular cigarette and consist of 3 parts , battery, atomizer and catridge. Available data showed that e-cigarette is not yet proven as a safe alternative and further studies are still needed to evaluate the health impact of e-cigarette on long term use.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN ADI LAKSANA, I KETUT SASMITA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian Skripsi ini adalah terhadap perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, sebagai akibat dari semakin naiknya tingkat kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan yang terjadi dewasa ini. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan karena meningkatnya kejadian tersebut terjadi pasca dikeluarkannya peraturan-peraturan yang untuk menanggulanginya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu Bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan. Penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian normatif yaitu dalam pengkajiannya melakukan berdasarkan bahan-bahan hukum dari literatur dan merupakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapi. Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan memang hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan masyarakat yang tertib, damai dan sejahtera. Hal ini Mengingat anak dan perempuan merupakan insan yang lemah yang membutuhkan perhatian lebih, untuk hal tersebut sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dan mengandung asas equality before the law dalam konstitusinya senantiasa perlindungan ini dilakukan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan, dewasa ini pemerintah telah mengeluarkan solusi pidana khusus mengenai pelecehan seksual terhadap anak, dengan memberikan pidana maksimal berupa pidana mati atau seumur hidup bahkan dengan mengeluarkan kebijakan dengan menjatuhkan pidana tambahan berupa kebiri terhadap pelaku kejahatan. Kata kunci: perlindungan hukum, anak dan perempuan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA LAGU PADA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) FIRDAUS, VICKY AGUSTA
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Copyright infringement songs that currently concern not to mention piracy through the media CD or DVD cassette, but also through the development of internet technology. Copyright infringement on the internet, either in the form of songs or video clips when this very concern. The large number of websites that provide free songs download, so easily get users quickly and free of charge on the internet. The writing of this law aims to acknowledge and answer the problems regarding the obstacles in the legal protection provided by Act No. 19 of 2002 on copyright and the law number 11 year 2008 about the information and electronic transactions to the creators and prevention efforts should be done in order not to breach copyright on songs and music on the internet. This research is a descriptive nature of normative research. The data source used is the secondary law of the data source. The data collected with technical studies library. From the results of this study, obtained the data that there is a large number of constraints in the protection of copyright on the song and music on the internet and efforts made to prevent the occurrence of violations of copyright songs and music on the internet media with socialization and cultivation of the habit to the community to understand the existing norms, provide the reprimand and the blocking against the website that facilitates illegal downloads. Keywords : Copyright, Internet, Music Piracy
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA SUKMA DEWI, NI MADE GATOT
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The rights of the convict manifest coaching inmates were not always implemented in a correctional facility but also workable coaching outside the correctional facility such as one in parole for convict. Its problem is : How parole procedure to convict in correctional institutions ? And what is the purpose of the implementation of the granting of parole for convict ? Becoming its target is : to know parole procedure to convict in correctional institute and to find out the purpose of the implementation of the granting of parole for convict. Its method research is type research of normative. Approach of problem is approach of conceptual approach and legislation. Source of materials punish and primary of sekunder. Approach of problem is conceptual approach and law. Gathering of materials punish by reading or studying law and regulation books and also other literature. Processing of law materials conducted, descriptively is analytical. Results and solution that is State Prisoners now Houses evolved from the kepenjaraan system into the correctional system based on Pancasila which is implemented through the mentoring programme for the convict realized the error repair themselves and no longer repeat the criminal act so that it can be accepted by the community. Of the discussion can be summed up the stages that have been specified : performance coaching convict which started from 0-2/3 the period of criminal, then the fulfillment of the terms of the substantive and administrative, in addition convict also must fill out the affidavit filled in by the family of the convict in question and must be known to the local community which is represented by a village chief or village head, after all the requirements have been met then the regional observe team will establish and carry out correctional hearings to approve or not the proposal and subsequent proposal was sent to the central level general correctional, if getting away hence is immediately published by SK and degraded to LAPAS. Parole aims to educate convict things where the terms provided a lesson for him as well as a test for the later can be successful in public life. The suggestions can be submitted should correctional facility is not a place to confine and takes away a person’s freedom rights but rather to run patterns against the construction of the convict in order to become a good man and responsible. Need to be improved so that the quality and professionalism of the officers in carrying out the process of coaching. Keywords : Parole, convict
PROSEDUR DAN WEWENANG PEJABAT PEMBUAT AKTE TANAH (PPAT) DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT KENCANA, DEWA PUTU FAJAR
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hubungan yang sangat erat antara manusia dengan tanah dan antara masyarakat dengan tanah, menyebabkan manusia (masyarakat) berhak untuk menguasai, memanfaatkan, memungut hasil dari tanah tersebut. Sebelum UUPA berlaku terdapat adanya dualisme hukum tentang hal atas tanah, yaitu hak atas tanah yang berstatus hak barat yang diatur dalam KUH Perdata (BW), peralihannya dilakukan dihadapan Notaris. Dan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Hukum Adat, peralihannya dilakukan dihadapan Kepala Desa / Lurah. Dengan berlakunya UUPA, dualism hukum dalam pertanahan dihapuskan. Semua peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan PPAT. Namun, sampai sekarang belum semua orang mengetahui prosedur pemindahan hak atau peralihan hak khususnya mengenai prosedur jual beli tanah yang benar dan sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan masih mendasarkan pada ketentuan Hukum Adat. Dalam penelitian ini rumusan permasalahan yang akan dibahas yaitu: Bagaimana prosedur jual beli hak milik atas tanah yang belum bersertipikat? Dan bagaimanakah wewenang PPAT dalam proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat? Tujuan penelitian ini antara lain: untuk mengetahui prosedur jual beli atas tanah yang belum bersertipikat, serta untuk mengetahui wewenang PPAT dalam menyaksikan proses jual beli hak atas tanah yang belum bersertipikat. Untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, peneliti menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data primer dari perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, sumber data sekunder dari buku literature hukum atau bahan hukum tertulis lainnya dan mengutip beberapa pendapat para sarjana. Metode pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini adalah prosedur jual beli hak milik atas tanah dilakukan setelah ada kesepakatan harga antara kedua belah pihak dengan Camatselaku PPAT selanjutnya Akte tersebut akan dikirim ke Kantor Pendaftaran Tanah untuk dimohonkan sertipikat. Tugas dan Wewenang PPAT yaitu memberikan pelayanan dalam bentuk pembuatan akta atas permintaan orang-orang dan badan hukum yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum peralihan hak atas tanah. Kata Kunci : Tugas, Wewenang, PPAT, Hak Milik Atas Tanah
Perlindungan Hukum Pekerja Outsourcing dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) WITARA, AGUS
JURNAL KERTHA WICAKSANA Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57
Publisher : FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WARMADEWA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Termination of employment is a matter which is highly undesirable for outsourced workers because it is the loss of livelihoods and the beginning of every misery for outsourced workers. Protection and working conditions given employers to workers generally below applicable standards in which workers are hired. Although the realization of the employment relationship in writing between the outsourcing company with the workers but the company pengerah employment agencies benefit by cutting some of the rights that workers in companies where workers are stationed. The pros and cons of outsourcing arrangements in Law Number 13 Year 2003 did not discourage legislators to regulate on the issue of outsourcing. That is because prior to the enactment of Law No. 13 of 2003 on Labour, more prevalent misuse of the law in regulating labor relations and terms of employment between outsourcing company with workers. These problems are problems that arise How employment status of workers and the outsourcing How outsorcing legal protection of the workers in the face of layoffs. Legal research is research of normative law by classifying way, read, record, mensistematika. The conclusion of this research outsourced workers when PKWT this should only be done no later than 2 (two) years and may only be extended for 1 (one) time for a maximum period of 1 (one) year or hire outsourced workers for more than three (3) years row without ever interspersed with a contract extension and did not pass through a 30-day grace period, transitional status of outsourced workers by law become permanent employees at the companys employer. And the termination of the terms of the protection law is preventive: the protection of labor laws outsourcing is not just limited to the remuneration, but also the protection of the rights of workers / laborers, whereas the legal protection repressive ie legal protection of workers refresif may include protection in disputes industrial and protection in the termination of employment (FLE). The handling (settlement) of industrial disputes can basically be done through the court and outside the court. Keywords: Legal Protection of Workers Outsourcing Termination

Page 1 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 6 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 5 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 4 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 3 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 2 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 1, No 1 (2017): YUDISIUM 57 Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA Vol 21, No 1 (2017): MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA More Issue